Penulis-Bulukumba (Pb).

UJUNGLOE-Pb. Kepala Dusun (Kadus) Pa'bentengang, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, A. Mangaribi, dilaporkan tak memiliki ijazah. Padahal, berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2006, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun, Kepala Dusun minimal memiliki ijazah SLTA.

Ironisnya, pengangkatan tersebut telah berlangsung sejak tiga tahun silam, tepatnya 2008 oleh Kepala Desa Balong, Syafri.  Hal ini mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Bulukumba, A. Pangerang Hakim.

Kepada wartawan dia menilai, pengangkatan tersebut melanggar. Menurutnya, seharusnya Kepala Desa lebih jelih melihat aturan saat merekrut calon Kadus. Dan berpedoman pada aturan yang ada khususnya Perda.

"Ini sudah tidak benar, seharusnya jangan diakomodir meskipun itu usulan dari bawah, tapi jangan sampai melanggar Perda. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan tanpa harus melabrak aturan," tegasnya.

Dia meminta agar Kepala Desa segera mengusulkan untuk melakukan pembenahan dengan memberhentikan dengan hormat A. Mangaribi sebagai Kepala Dusun. Dan merekrut dan mengangkat kembali Kepala Dusun sesuai Perda.

Kepala Desa Balong, Syafri yang dikonfirmasi mengaku, jika A. Mangaribi memang tidak memiliki ijazah pendidikan sama sekali. Namun pengangkatan tersebut berdasarkah hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Kami sudah usulkan untuk diberhentikan sejak Juni 2011 lalu, namun pak Camat (Sommeng,red) meminta untuk menunggu hingga Desember 2011 mendatang," akunya.

Sementara itu, Camat Ujungloe, Sommeng yang dikonfirmasi mengatakan, jadwal pemberhentian tersebut juga merupakan hasil kesepakatan pada musyawarah BPD.

"Saya tidak masalah, tapi itu hasil musyawarah BPD yang menyepakatai pemberhentian A. Mangaribi hingga Desember 2011 mendatang," terangnya. (r2/B)

Penulis-Bulukumba (Pb).  Anggota DPRD Bulukumba resmi menyerahkan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ke eksekutif melalui rapat paripurna, Senin, 22 Agustus. Jumlah rekomendasi tersebut sedikitnya ada 43 poin yang mencakup semua kegiatan SKPD.
    Anggota komisi C DPRD Bulukumba, Andi Pangeran, menegaskan bahwa eksekutif harus menindaklanjuti yang direkomendasikan DPRD tersebut secara serius. Pasalnya, selama ini eksekutif terkesan mengabaikan dan tidak peduli.  "Ini harus diawasi oleh pak Bupati yang direkomendasikan dewan. Eksekutif harus menindaklanjuti secara serius," jelas Andi Pangeran, kemarin.
    Menurut dia, dari 43 yang direkomendasi paling tidak harus terealisasi sebesar 50 persen. Sebab, ini berdasarkan hasil kajian dewan yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi. Makanya, harus terealisasi karena percuma hanya sekedar diserahkan, setelah itu tinggal dimeja pimpinan. "Kami tidak mau hanya menyerahkan saja. Tapi harus ada tindakan," tegasnya.
    Selain itu, Zulkifli Sayye juga berharap agar Bupati, Zainuddin Hasan mengawasi pembahasan anggaran APBD mendatang. Pengawasan ini karena SKPD sering ditemukan melakukan rekayasa anggaran diluar pembahasan di DPRD tersebut. Oleh sebeb itu, ini perlu mendapat perhatian supaya tidak lagi terjadi perubahan setelah pembahasan.
    "Rekomendasi kita kan berharap manejemen keuangan Pemkab harus lebih baik dari sebelumnya. Sebab, manejemen keuangan selama ini amburadul dan terlalu banyak rekayasa anggaran yang jauh keluar dari hasil pembahasan di DPRD. Makanya, ini perlu diawasi betul baik dewan maupun pak Bupati," kata Zulkifli.
    Hal sanada disampaikan H Amiruddin Rasyid. Menurutnya, eksekutif terkesan tidak peduli dengan yang direkomendasikan sebab tidak ada tindaklanjut. Bahkan, dia menilai penyerahan ini hanya diserahkan saja, setelah itu tidak ada respon. "Eksekutif tidak boleh-boleh main harus serius mengawasi. Kita mau ini semua terealisasi secara keseluruhan," harapnya.
    Sementara itu, Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan mengaku siap  mengawasi dan melaksanakan rekomendasi dewan tersebut. "Jangankan 50 persen, tapi diatas 50 persen kita bisa merealisasikan. Sebab, memang ini sudah menjadi tanggungjawab kami," janjinya. (r3/B)
--------------------------------------------------------------      
Bupati Perbolehkan Randis Digunakan Mudik

BULUKUMBA-RB. Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan akhirnya memberikan kebijakan kepada pejabat eselon II, III maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengunakan Kendaraan Dinas (Randis) saat mudik lebaran. Kebijakan ini disampaikan Bupati usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Bulukumba, kemarin.
    Menurut dia, penggunaan Randis selama liburan lebaran tersebut diperbolehkan bagi pejabat. Hanya saja, kebijakan ini berlaku sampai masa libur berakhir, setelah itu harus kembali tepat waktu. "Dari pada tinggal di rumah mending digunakan untuk mudik. Yang penting kembali tepat waktu," jelasnya.
    Selain itu, kata Zainuddin, pihaknya memperbolehkan penggunan kendaraan dinas karena agenda ini hanya sekali dalam setahun. Itupun, kata dia, pejabat hanya melakukan silaturrahmi dengan sanat keluarganya. "Tidak masalah,  agenda mudik ini kan hanya sekali dalam setahun saja. Apalagi, tujuannya jelas yakni silaturrahmi," tambahn mantan Bupati Pahuwato ini, kemarin.
    Sebelumnya, anggota komisi B DPRD Bulukumba, Zulkifli Sayye meminta kepada Bupati untuk mengintruksikan ke pejabat maupun PNS agar tidak mengunakan Randis saat mudik lebaran. Larangan ini karena Randis adalah milik negara bukan pribadi, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. "Kenapa kita larang karena itu milik negara, kecuali kepentingan negara sah-sah saja," kata Zulkifli, belum lama ini.
    Kecuali, lanjut anggota dewan yang akrab disapa Ruhut ini dalam kota Bulukumba tidak masalah. Namun, yang dilarang adalah mengunakan Randis keluar daerah pada saat mudik. "Silahkan gunakan yang penting dalam kota saja. Tapi, untuk keluar daerah sebaiknya jangan karena itu milik negara. Apalagi, jika tiba-tiba dibutuhkan karena ada urusan kantor bagaimana kira-kira," jelasnya. (r3/B)
----------------------------------
Bupati Beri Rapor Merah Konsultan Proyek
*Perintahkan segera diblacklis

BULUKUMBA-RB. Sorotan legislator Bulukumba terkait banyaknya proyek jalan yang dikerjakan asal-asalan akhirnya direspons Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan. Bahkan mantan bupati Pohuwato Gorontalo ini mengaku sudah mengecek langsung kondisi jalan yang dinilai menyalahi bestek tersebut. Hasilnya, dia berkesimpulan pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya khususnya konsultan pelaksananya perlu dievaluasi menyeluruh.
             Menurut Zainuddin apa yang ditemukan di lapangan menunjukkan kinerja pelaksana proyek yang memang berada di bawah standar. Malah, dia memerintahkan agar konsultan proyek baik konsultan perencana maupun konsultan pengawas segera diblacklist atau dihapus dari keterlibatan dalam proyek jika memang terbukti menjadi biang kerok buruknya kualitas pengerjaan jalan di Bulukumba.
              Tidak tanggung-tanggung, Zainuddin secara terbuka meminta pihak inspektorat dan Dinas Bina Marga yang membidangi Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan rapor buruk bagi kontraktor tersebut. Kualitas kerja pihak pelaksana proyek, kata dia, seperti yang dia dapatkan saat melakukan pemantauan sudah cukup menjadi alasan untuk tidak memberikannya kesempatan lagi.
               "Saya telah melakukan inspeksi mendadak pada proyek laston poros Ponci-Pappa'e. Jelas terlihat disitu pekerjaan tidak direncanakan dengan baik. Bahu jalan tidak dilengkapi dengan konstruksi yang dapat menahan pergeseran batu kerikil. Ini kesalahan konsultannya," jelas Bupati, Zainuddin Hasan, Minggu, 21 Agustus.
    Padahal, lebih lanjut dia mengatakan bahwa proyek sepanjang dua kilometer ini menelan anggaran sekitar Rp700 juta . Saat ini, kata dia, proyek ini sementara dalam proses pemadatan dan segera dilapisi aspal mixing plant (AMP). Meskipun disebutkan pihak pelaksana bahwa sudah dikerjakan berdasarkan bestek atau ketentuan pelaksaan kerja, namun hal ini dianggap hanya bagian dari alasan semata karena jelas ada perbedaan dengan kondisi yang sebenarnya.
    Bahkan, pada saat yang sama Zainuddin juga melihat pekerjaan jalan pada dua desa di Kecamatan Ujungloe yakni Desa Balong dan Desa Garanta. Hanya saja, pada dua lokasi ini, dia menilai masih ada harapan karena masih menggunakan material yang tepat. Sejauh ini, dua proyek ini dinilai masih dalam domain sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kendatipun, Zainuddin tetap memberikan catatan agar pelaksana proyek tetap dievaluasi.
    "Rekanan proyek ini harus melakukan pembenahan sebelum menghampar AMP. Ini sudah bagus namun memerlukan pemadatan kembali agar lebih bagus," harapnya. (r3/B)
------------------------------------------------

Persyaratan Umum:
1. Lomba ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia, yang berdomisili di dalam maupun di luar negeri;
2. Tidak dipungut biaya;
3. Karya orisinal, bukan tiruan produk lain;
4. Karya tidak sedang diikutsertakan atau sudah memenangkan perlombaan serupa lainnya;
5. Karya belum pernah dipublikasikan;
6. Desain boleh atas nama perorangan atau kelompok. Untuk kelompok, dinamakan atas nama satu kelompok;
7. Peserta boleh mengirimkan paling banyak 5 desain;
8. Peserta bersedia karyanya dipublikasikan oleh Salihara;
9. Peserta wajib mem-follow twitter @salihara;
10. Lomba ini tertutup untuk Dewan Juri dan Panitia.

Persyaratan Khusus:
1. Peserta mengisi formulir secara lengkap. Untuk mendapatkan formulir, hubungi sahabat@salihara.org, atau unduh di http://salihara.org/media/documents/2012/04/09/f/o/formulir_registrasi.pdf ;
2. Karya ramah lingkungan;
3. Ongkos produksi maksimal Rp 50.000;
4. Karya yang dilombakan berupa:
5. Konsep (storyboard) disertai gambar dengan variasi teknik bebas (tampak samping, potongan, detail dan perspektif), material pembuatan cenderamata, dan dapat ditambah dengan keterangan lain yang dianggap perlu;
6. Detil perkiraan ongkos produksi;
7. Karya dikirim dalam bentuk hardcopy ke Komunitas Salihara sebanyak 7 lembar (boleh fotokopi, dengan 1 master), dan dilengkapi dengan softcopy dalam CD/DVD/flash disk, di dalam 1 amplop dengan tulisan “Lomba Desain Produk Cenderamata Festival Salihara 2012” di pojok kiri atas, paling lambat Sabtu, 30 Juni 2012, pk. 12.00 WIB (BUKAN CAP POS)
8. Karya digambar di atas kertas gambar ukuran A3 (297 x 420 mm);
9. Karya akan melalui 3 tahapan penjurian:
10. Tahap I, 1 Juli—15 Juli 2012: penilaian gambar desain dan kelengkapan informasi pembuatan produk;
11. Tahap II, 22 Juli—31 Juli 2012: penilaian prototipe produk;
12. Tahap III dan pengumuman pemenang, Minggu ke-2 Agustus 2012: penilaian presentasi para finalis tentang karya mereka di hadapan Dewan Juri;
13. Karya pemenang menjadi milik Komunitas Salihara;
14. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.